KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TUBAN

VISI, MISI DAN STRATEGI BPBD KABUPATEN TUBAN

VISI

Mewujudkan Kabupaten Tuban Yang Tangguh Dalam Menghadapi Dan Menanggulangi Bencana Dalam Rangka Mendukung Tuban Yang Sejahtera.”

MISI

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Penanggulangan Bencana”

 

Dengan mengacu kepada visi dan misi penanggulangan bencana Kabupaten Tuban, maka dapat diformulasikan kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Tuban. Kebijakan penanggulangan bencana ini disusun atas dasar regulasi daerah, kelembagaan daerah dan perencanaan.

2.3.1Regulasi

Regulasi atau perundang-undangan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban adalah:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  2. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara

  3. Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

  4. Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

  5. Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  6. Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan Pengolahan Keuangan

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penutupan Standart Pelayanan Minimal

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  12. Peratuan Pemerintah Nomor 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

  13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

  15. Peraturan Daerah Nomor 11/2015 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Tuban

  16. Peraturan Bupati Nomor 68/2015 tentang uraian tugas, Fungsi dan Tata Tertib Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

2.3.2Kelembagaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban.

2.3.3 Perencanaan

Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, selain dari Rencana Penanggulangan Bencana, setiap daerah perlu menyusun serangkaian rencana terkait lainnya baik untuk tahapan pra-bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Rencana yang perlu diformulasikan meliputi:

  1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB Kabupaten Tuban

  2. Rencana Kontijensi

  3. Rencana Operasional

  4. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan)

Agar tersusun suatu mekanisme Penanggulangan Bencana terpadu, maka seluruh rencana tersebut perlu disusun dan dilaksanakan secara holistik dan sinergis. Adapun prioritas pada lingkungan hidup dan penanggulangan Bencana yang diarahkan dalam hal:

  1. Pengurangan risiko Bencana (Nasional / Daerah)

  2. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana (PB)

  3. Optimalisasi Instrument pengendalian, pemanfaatan ruang dalam Pengurangan Risiko Bencana.

  4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam PB

  5. Peningkatan Sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusian

  6. Pemulihan wilayah terdampak.

Sehingga dapat dihasilkan rekomendasi ataupun dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan sebelum, saat dan pasca terjadinya bencana di Kabupaten Tuban.

  1. RTRW (Rencana Tata Ruang/ Wilayah)

  2. RDTR (Rencana Daerah Tata Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

  3. Data Kejadian Bencana

  4. Data Area Terdampak/ Korban Bencana

  5. Data dan Peta Kemiringan, Jenis Tanah dan Geologi Regional

  6. Data dan Peta Rawan Banjir, Sistem Drainase dan Sungai

  7. Data dan Peta Demografi

  8. Peraturan perundang-undangan tentang penanganan bencana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

  9. Standar Teknis dan Administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah.